Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih mengkaji fatwa haram bagi pengguna BBM bersubsidi atau premium. Kajian ini sempat mengundang pro dan kontra dikalangan ekonom. “Saat ini masih wacana dan belum dibahas di komisi fatwa MUI, karena itu baru,” kata Ketua MUI Amidhan kepada VIVAnews.com, Selasa 28 Juni 2011. Menurut Amidhan, kalau dilihat dari segi hak, subsidi untuk orang miskin tidak etis bila diambil oleh orang mampu. Mengambil jatah orang miskin itu, lanjutnya, bisa mengarah ke pelanggaran HAM. (Dikutip dari: VIVAnews.com). Sebagai orang awam yang masih miskin ilmu, tentu saya sangat menghormati keputusan lembaga agama di republik ini. Tetapi sebagai seorang yang juga peduli terhadap persoalan republik ini, fatwa tersebut menjadi tanda tanya besar dalam benak saya.

Benarkah kajian mengenai fatwa tersebut muncul karena memang persoalan premium dan pertamax terkait persoalan umat yang memang perlu difatwakan, atau adakah intervensi dari pihak-pihak terntentu. Apa enggak ada fatwa yang lebih penting dari sebatas peroalan BBM. Yang jelas saya mendukung-mendukung saja apa yang difatwakan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan alasan karena saya percaya orang-orang MUI pastinya mempunyai kapasitas dalam mengatasi permasalahan umat, namanya saja Majelis ULAMA Indonesia. Semoga saja berpihak kepada rakyat kecil, bagaimana menurut kalian?